1. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL.
2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.
3. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM.
4. PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.
5. PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH.
6. KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120/27 TAHUN 2022 TENTANG TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH.
7. KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120/27 TAHUN 2022 TENTANG TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH.
8. SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BREBES NOMOR 462 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM ( JDIH ) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BREBES.
9. SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BREBES NOMOR 463 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM ( JDIH ) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BREBES.
10. SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BREBES NOMOR 0878.A TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM ( JDIH ) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BREBES.
